Menteri PMK Kunjungi SMAN 4 Arso Kabupaten Keerom

KEEROM – Menanggapi stetmen Mentri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof, Dr, Muhadjir Effendy M.A.P., di sela sela kunjungan kerjanya di SMA Negri 4 Arso Kabupaten Keerom, tertanggal (9/9/2021) lalu,

Kepala SMA Negri 4 Arso Kabupaten Keerom, Anthon Logobal, S. Pd, mengatakan, Kewenangan dalam mengurus Sekolah Menengah Atas (SMA), maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), telah di ambil alih oleh Pemerintah Propinsi Papua, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan. Sehingga terkait sejumlah problem Kebutuhan Sekolah terutama Fasilitas Penunjang, Kami harus Menuju Dinas P dan K Propinsi Papua.

SMA Negri 4 Arso ini, Memiliki sejumlah problem terkait fasilitas penunjang yang belum di memadai seperti, Perpustakaan, Lab, bahkan minimnya tenaga guru, Namun akibat seluruh Kewenangan dalam mengurus sekolah menengah atas maupun kejuruan telah di ambil alih Pemerintah Propinsi, maka kami harus berurusan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Papua di Jayapura

Hal itu di Utarakan kepala SMA Negeri 4 Arso Kabupaten Keerom, Anton Logobal S. Pd, saat di temui Kejarinfo com, di ruang kerjanya pada Kamis (16/9/2021)

Di Katakan, ada sejumlah permasalahan yang ada di SMA N 4 ini, Rusaknya bagian dalam gedung seperti, Flafon, Retaknya tehel akibat permukaan tanah yang menurun, tidak adanya Perpustakaan, tidak adanya Leb, hingga minimnya tenaga guru, menjadi catatan tersendiri bagi kami.

Kata Dia, Kami telah mengajukan laporannya kepada Pemerintah Propinsi Papua melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, namun hingga kini belum ada jawaban untuk menyikapinya. walau demikian kami tetap membuat laporan terkait kondisi sekolah ini dan sejumlah persoalan yang ada di sekolah ini, sambil berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Papua, dapat menyikapinya.

Menurut Anton Logobal, di sela sela kunjungan Menko PMK, Prof Dr Muhadjir Effendy.M.A.P, yang di dampingi Bupati Keerom, Piter Gusbager S. Hut, Mup, di SMA negri 4, kami telah melaporkan sejumlah kendala ini, muda mudahan Menko PMK dan bupati Keerom menjambung aspirasi kami ini ke Dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Papua.

SMA Negri 4 Arso saat ini, sedang menampung anak anak Papua dari Perbatasan juga anak anak Non Papua (Eks Transmigrasi. Sehingga guna menopang terciptanya Sumber Daya Manusia melalui proses belajar mengajar di SMA Negri 4 Arso ini, pasca kunjungan MENKO PMK bersama Bupati Keerom, kami yakin tentu ada sebuah catatan yang telah di berikan kepada Pemerintah Propinsi Papua melalui Dinas terkait.

Sebelumnya, di sela sela kunjungannya Ke SMA N 4 Arso, MENKO PMK Mengutarakan, Saya minta Pemerintah Propinsi melalui Dinas P dan K untuk segera melakukan Renovasi terhadap sejumlah bangunan yang rusak, Flafonnya, lantainya dan Pondasinya yang sudah turun.

Kata MENKO PMK, Satu tahun proses belajar mengajar tidak berjalan akibat pandemi covid 19, Sering kita jumpai, jika aset seperti gedung itu tidak di pakai satu tahun saja biasanya cepat rusak, contohnya sekolah ini.

Di lain sisi, ini bukan lagi Kesalahan kepala sekolah atau staf guru, tetapi memang akibat dari lama tidak di gunakan, tentunya demikian. Namun ada sebuah program opname sekolah sekolah secara menyeluruh di seluruh indonesia, bagaiman a kondisi sekolah sekolah yang sudah lama tidak di gunakan, segera di opname (Renovasi), sehingga saat muridnya masuk dengan proses kegiatan belajar mengajar, tidak terganggu kenyamanannya.

Sementara itu, Bupati Keerom, Piter Gusbager S. Hut, Mup, Saat mendampingi Menko PMK beberapa waktu lalu telah menyampaikan bahwa, Kewenangan Kabupaten dalam mengelolah sekolah sekolah menengah atas dan Kejuruan telah di tarik kembali ke Propinsi dan di tangani langsung oleh Pemerintah Propinsi melalui Dinas P dan K.

Menurut Bupati Keerom (Piter Gusbager S. Hut, Mup) Memang kita di Kabupaten telah di tarik kewenangannya, hanya saja kita pemerintah daerah juga tentu mendukung stegmen Menko PMK melalui kunjungannya di SMA Negri 4 Arso ini, bahwa akan meneruskan persoalan SMA Negri 4 Arso ini kepada Gubernur untuk menyikapinya, (Merenovasi atau Opname sebagian fasilitas penunjang di sekolah ini).

Kata pria yang memperoleh Gelar Magister di Salah satu Universitas ternama Negri Kangguru (Australia) ini,  Kondisi bangunan memang cukup memprihatinkan, Sehingga walaupun kami juga memahami Pemerintah Propinsi Papua melaui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sedang mengurus hampir ratusan SMA/SMK Negri maupun Swasta di 29 Kabuaten/Kota se Propinsi Papua, maka banyak yang hampir terlupakan,  namun kami akan tetap dan terus berkordinasi untuk menyikapi sejumlah masalah yang di hadapi Sekolah – Sekolah Menengah Atas maupun Kejuruan di Keerom ini.

Lebih jauh Bupati Keerom menambahkan,  Posisi kita di Kabupaten aaat ini dari ketentuan aturan, kita tidak di ijinkan dalam memberi bantuan bentuk apapun untuk menangani SMA/SMK, Program bantuan hibah sekalipun itu sangat ketat. Kami juga sangat menyayangkan di tariknya kewenangan oleh Propinsi.

Kita belum bicara yang di belakang sana,  di depan mata kita saja sudah seperti ini, bukan hanya kondisi bangunan, kondisi fasilitas penunjang lainnya seperti Perpustakaan,  Leb, minimnya tenaga guru, tentunya sesuai aturan kabupaten tidak bisa mengintervensi kondisi seperti ini, sekalipun sekolah sekolah ini ada di wilayah adminitratif Kabupaten Keerom. Namun kami juga akan terus membangun kordinasi dengan Pemerintah Propinsi Papua melalui dinas terkait untuk mengatasi sejumlah masalah ini.. Tutup Bupati Keerom.

(NAB)