Gerakan Masyarakat Memantau Unjuk Rasa Dikantor bupati tanggamus

 

kejarinfo.com – Sekitar lima belas orang yang tergabung mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Memantau (GEMMA) melakukan unjuk rasa (Unras) di Depan kantor bupati Tanggamus, tepat pada pukul 13:00 kehadiran para pendemo ini dalam menyampaikan aspirasinya disambut oleh Asisten Bupati bidang pemerintahan Firman Ranie. Selasa 19/02/2019.

Dalam Menyampaikan orasinya para masa unjuk rasa (Unras) dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan Polisi Pamong Praja (POL-PP).  Ketua Kordinator lapangan M.Pirdani AZ mnegarawan bahwa, sebagai pemuda dan mahasiswa tanggamus tentu peduli dengan tanah kelahirannya, dimana dirinya menilai keadaannya saat belum sepenuhnya menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya adalahari Maraknya praktek korupsi dan nepotisme yang terjadi dalam setiap pelaksanaan kegiatan (Pembangunan) serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Selain melanggar undang-undang, semua menyepakati bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang merugikan rakyat. Karena seharusnya pelaksanaan pembangunan bisa maksimal, akan tetapi karena adanya setoran atau “Fee Proyek” Maka secara otomatis kualitasnya pun kurang baik, bahkan parahnya lagi ada yang di mark up anggarannya khusus di dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanggamus, yang proyeknya lebih banyak dari satker lain, seharusnya lebih selektif lagi dalam memilih tenaga kontraktor. Jikalau ditanggamus ada kontraktor yang berpengalaman, mengapa harus mengambil kontraktor dari Bandar Lampung.

” Sebetulnya di Kabupaten Tanggamus ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang yang jujur. Kami berharap kepada stakeholder Tanggamus, khususnya aparat penegak hukum tidak menutup mata dengan keadaan ini, hukum harus ditegakan dengan tegak-tegaknya dan seadil-adilnya. Contoh kecilnya saja, sebagaimana informasi yang kami dapat dari media pada tanggal 18 desember 2018, HMI dan IMAMTA Tanggamus telah memasukan laporan ke Kejari Tanggamus terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pj. Sekda, akan tetapi sampai hari ini belum ada kejelasan dari pihak kejaksaan negeri terkait laporan itu,”Tegasnya.

Lanjutnya, Bupati sebagai pemimpin dikabupaten tanggamus. Harusnya lebih selektif lagi dalam memilih patner kerja, apalagi jabatan sekda adalah jabatan yang sangat strategis, jangan sampai ada rekam jejak yang kurang baik dari pribadinya,  yang mereka harapkan adalah seseorang sekretaris daerah adalah orang yang tidak hanya pintar dan cakap, akan tetapi dia harus mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya dan mampu mengayomi rakyat Tanggamus. Dan secara tegas mereka menyampaikan kepada Kejari Tanggamus, agar mengusut tuntas laporan tersebut, jika memang dugaan itu terbukti maka harus diproses dengan hukum yang berlaku, mereka tidak mau di tanggamus ada istilah pimpinan atau pun pejabat yang kebal dengan Hukum.

” Dan jika tuntutan dan masukan ini tidak digubris oleh kejaksaan negeri (KEJARI) dan bupati Tanggamus, maka kami akan mengadakan aksi yang lebih besar lagi kedepannya,”pungkasnya.

Sementara itu Asisten bidang pemerintahan Firman Ranie Saat di wawancara awak media terkait seleksi Jabatan sebagai Sekretaris daerah (Sekda) Tanggamus mengungkapkan,  Panitia seleksi telah disiapkan oleh pemerintah tanggamus dan di akhir Maret 2019 akan ada pengumuman terbuka.

” Panitia seleksi sudah di siapkan, akhir maret pengumuman terbuka, tidak ada impor-imporan pejabat dari luar tanggamus yang ada disini yang akan masuk seleksinya,”Tutupnya.

(hasbuna)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *