Himpunan Mahasiswa Banten Sebut Diskominfo Provinsi Banten Alami krisis Koordinasi Dengan Atasan

Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta, meminta Gubernur Banten Wahidin Halim untuk mencopot Pejabat Dinas Komunikasi, Informasi , Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Banten yang bertanggung jawab atas pengelolaan Media Sosial. Pasalnya, dalam website resmi akun Medsos milik Pemprov Banten, oknum tersebut memposting tulisan kritik terhadap kinerja salah satu OPD tanpa dasar dan data yang jelas.

Diketahui, Diskominfo SP Provinsi Banten memiliki tugas membantu pemerintah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi, sekaligus merupakan corong utama membuka informasi aktifitas pemerintahan kepada masyarakat.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta Muhammad Fahri mengatakan, pihaknya melihat postingan akun resmi Pemprov Banten, yaitu Pemrov Banten Fanpage, terlihat Diskominfo SP Provinsi Banten mengalami krisis koordinasi dengan atasan.

“Pada akun resmi Pemprov Banten Fanpage, telah membuat postingan seperti mengkritik kinerja Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten,” jelasnya, Sabtu (12/03/2022).

Postingan tersebut, lanjut Fahri. Seperti menilai Gubernur gagal bangun pendidikan di Banten, Diskominfo SP sebagai lembaga pemerintah malah membuka borok kinerja Pemprov Banten itu sendiri. Pejabat yang berwenang seperti tidak ada koordinasi dalam menjalankan tugasnya.

“Jangan-jangan Gubernur Banten kekurangan tim dalam mengelola pemerintahan Provinsi Banten,” katanya.

Fahri menilai, dengan adanya postingan tersebut, Pejabat Diskominfo SP seperti mengelola Medsos Pribadi. Tulisan pada akun resmi Pemprov terkesan candaan semata. Sebab, postingan yang sudah di post kemudian dihapus, hal ini tentu menjadi bukti bahwa Pejabat Diskominfo SP Provinsi Banten cacat dalam menjalankan tugas, tidak matang, dan tentunya itu mengundang opini liar terhadap publik.

Selain itu juga, lanjut Fahri. Ada akun atas Pemprov Banten terdapat dua nama yang memiliki logo dan nama yang sama, hal ini terlihat bahwa Pejabat Diskominfo SP Provinsi Banten seperti tidak memahami peraturan.

“Idealnya yang dimiliki oleh Pemprov Banten hanya Fanpage bukan Akun, karena Akun sifatnya tertutup, hanya yang berteman yang bisa membaca postingan. Kemudian HMB Jakarta melihat bahwa Fanpage yang dipakai oleh Pemprov Banten memakai fasilitas gratisan, hal ini sangat membahayakan dari segi keamanan. Masa sekelas akun resmi Pemprov Banten memakai fasilitas gratisan, sangat ironis,” ungkapnya.

Untuk itu, Fahri meminta agar Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) segera mengevaluasi kinerja pejabat yang bersangkutan, bahkan mencopot dari jabatannya agar tidak menimbulkan kegaduhan.

“Pejabat seperti itu seolah tidak kompeten. Lebih baik dicopot dan diganti sama yang faham akan tugas dan fungsinya dalam bekerja,” tegasnya.