Diduga Mantan Kades Akelamo Herdi Tilep Anggaran BLT Untuk Kepentingan Pribadi

HALSEL,Kejarinfo.com ||-Persoalan Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, menjadi bahan yang sering dipermasalahkan oleh Warga masyarakat setempat, karena hampir sebagian besar masalah penyalahgunaan Dana Desa berujung dari tidak di Salurkan BLT-DD oleh para Kepala Desa Dan Bahkan Kepala Desa Menganggap Enteng soal Anggaran tersebut.

Padahal Bupati Hi Usman Sidik SH MH
Selalu Berulang Ulang Menegaskan Kepada Seluruh Kepala Desa yang ada Di wilayah Kabupaten Halsel,Guna untuk Bisa Berhati Hati Dalam Melakukan Pengelolan Anggaran Dana Desa,Apalagi Soal Hak Warga Masyarakat,Itu Bupati Paling Tidak Suka,Tapi anehnya Sebagian Kepala Desa Tersebut Tidak Mengindahkan Perkataan Bupati itu sendiri.

Saat dikonfirmasi Media ini Beberapa waktu lalu, Lewat video Call,keluhan Ketua, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Akelamo Kecamatan Gane Timur,Atas nama Edison Pangi.Dia Menyampaikan tentang dugaan penyalahgunaan Dana Desa, seperti pembayaran BLT yang tidak dibayar secara menyeluruh oleh Kepala Desa, dugaan penyalahgunaan dana pengadaan bibit pala dan realisasi anggara dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang tidak direalisasi oleh Kepala Desa Akelamo, Herdi Laupasi.

“Di Ketahui bahwa dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sebanyak 90 Kepala Keluarga telah menerima BLT tahap 1 dan 2 sebanyak Rp. 1,800,000 atau terbayar 6 bulan yang faktanya di lapangan tahap dua Kepala Desa Hanya membayar BLT 2 bulan per KK atau Rp. 600,000 saja yang sampai saat ini belum ada penyelesaian sedangkan dia (Kades) sudah mengakui akan menyelesaikan tunggakan BLT di Desa Akelamo”, kata Ketua BPD (Edison Pangi)Saat Memberi Keteranganya Ke media ini.

Lanjut Ketau BPD,Selain BLT di tahun anggaran 2022, Saudara Kades, Herdi Laupasi juga tidak membayar BLT di tahun sebelumnya yakni 2021 sebanyak 36 Keluarga Penerima Manfaat(KPM)yang haknya tidak diberikan oleh Kepala Desa, dilain sisi, pekerjaan fisik untuk anggaran tahun 2022 juga tidak direalisasikan
“Dia (Kepala Desa) juga tidak membayar BLT tahun 2021 dimana, terdapat 36 KPM yang tidak menerima BLT bersama BPD sudah meminta pertanggung jawaban Kepada Kepala Desa yang dijanjikannya akan diselesaikan saat kembali dari Bacan, namun faktanya saat kembali dari Bacan pun Herdi tidak menyelesaikan atau menunaikan janjinya dihadapan BPD, Polisi dan KPM segaligus Camat Gane Timur”, cetusnya

Saat juga terkonfermasi Camat Gane timur JAIS ISHAK Membenarkan Bahwa dirinya suda pernah panggil Saudara Mantan Kades Di waktu menjelang tahapan pelkades Untuk segerah di selesaikan hak masyarakat,Bahkan Herdi Juga suda mengaku untuk menyelesaikan tunggakan tersebut .Tapi kenapa kabar Ini herdi (kades)belum juga selesaikan Hak masyarakat itu apa lagi ini BLT.kata camat.

Ketika wartawan menelusuri lebih dalam keluhan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), telah melakukan pemanggilan secara kelembagaan kepada Kepala Desa (Herdi Laupasi), namun tidak ada itikad baik dari Herdi untuk menyelesaikan hak-hak masyarakat Desa Akelamo/Fida
Atas dasar itulah, BPD melaporkan tindakan Herdi atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Inspektorat Dan Bahkan Suda masuk Laporan itu ke atasnya Meja Pak BUPATI, dan Juga rencana akan diadukan juga ke Polres Halmahera Selatan/jaksa

Lanjut BPD“Kita sudah melaporkan dugaan penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa Akelamo/Fida ke Pemerintah Daerah dan Juga dalam waktu dekat saudara HERDI/mantan kades Tidak Menyelesaikannya maka kami akan Aksi Besar Besaran di depan kantor desa Pintahnya Ketua BPD.

sekedar diketahui bahwa Hrdi atu kades melakukan Tilep anggaran BLT Maupun.Fisik lainya Untuk kepintingan dirinya di waktu ikut calon kades akelamo sehingga hak warga layak penerima BLT herdi suda tidak lagi berikan (wr)

Pos terkait