Akademisi Sarankan Bupati Fokus Benahi Berokrasi di Internal Pemerintahanya

Kejarinfo.com|Halsel-Bupati Kabupaten Halmahera selatan Provinsi Maluku Utara baru-baru ini ramai diperbincangkan setelah adanya menyampaikan sambutan di kegitan pelantikan Barisan Muda Salawaku (BMS) Kabupaten Halmahera Selatan.

Pelantikan BMS tersebut berlangsung di Aula Hotel Buana Lipu Minggu lalu 16/07/2023.

Ada beberapa sambutan yang menarik di antaranya soal isu pemekaran provinsi Halmahera Selatan, tentunya penyampaian tersebut menuai sorotan Akademisi Kampus STIA Alkhirat Labuha, Muhammad Kasim Faisal, M.Pd Kepada media kejarinfo menyampaikan saran untuk Bupati Halmahera Selatan agar lebih fokus kepada kinerja birokrasi pemerintah daerah sekarang ini jangan mencampur adukan dengan politik soal pemekaran wilayah.

Lanjut M. Kasim.faisal.M.Pd bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini ada berbagai macam aktivitas birokrasi yang tidak sesuai dengan tupoksi, seperti DPMD Bersama Inspektorat kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan surat pengangkatan PJS Desa Tawabi Kec. Kep Joronga.

Acim nama sapaan akrabnya inkonstitusional, dan juga inspektorat kabupaten Halmahera Selatan memberhentikan Pjs desa tawabi Berdasrkan Surat Rekomdasi hasil pemeriksaan sehingga yang berstatus PNS terangkatnya Pjs kepala desa dari Non PNS ,itu pun tidak sesuai dengan tupoksi dan sasarannya.

Selain itu, Bupati Halmahera
Selatan diminta harus mengevaluasi jajaran pemerintah daerah dari segi fungsi birokrasi baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan dan desa. Mengenai isu isu sekarang ini yang berkembang yang diberitakan beberapa media online waktu lalu bahwa statemen Bupati Halmahera Selatan tentang pemekaran provinsi Halmahera Selatan.

Dalam hal ini lebih disarankan Bupati Halmahera Selatan jangan terlalu mengharukan sikap politik guna mengalihkan isu-isu daerah sekarang yang berkembang diantaranya beberapa illegal logging galian C yang terdapat di kecamatan bacan, inkonstitusional tentang surat yang dikeluarkan oleh BPMD dan Inspektorat tentang Pjs kepala desa serta dalam hal ini Bupati Halmahera Selatan.

Setidaknya Bupati Lebih Fokus Bagaimana cara menyelesaikan janji janji politik saat menyampaikan janji politiknya diantaranya mengembalikan perekonomian Halmahera Selatan yang lebih baik serta anggaran Rp 7 triliun yang akan didatangkan dari pusat.

Mengenai isu pemekaran provinsi Halmahera Selatan merupakan sebuah isu yang tidak perlu dikonsumsi oleh masyarakat dikarenakan sesuai dengan sepak terjang politik yang sekarang kita lihat oleh pemerintah tidak begitu maksimal. oleh karenanya Bupati Halmahera Selatan segera menyelesaikan setiap pekerjaan baik secara birokrasi maupun menyelesaikan pekerjaan pada akhir masa jabatan nya agar tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Pungkas Akademisi STIA Alkhirat (wr)