Diduga BPN Kanwil Banten Meng Amini Kinerja BPN Tangsel

Diduga BPN Kanwil Banten Meng Amini Kinerja BPN Tangsel

Tangerang Selatan- Sering kali keluhan Masyarakat terkait buruknya kinerja Badan Pertanahan Tangerang Selatan-Banten ter ekspos dimedia Online maupun Media cetak selaku sosial kontrol kinerja pemerintah, dan mungkin bagi pejabat yang bermoral tinggi hal itu akan ditafsirkan sebagai nasihat sekaligus teguran atau mengingatkan agar ia mengingat sumpah jabatan yang diembannya.

Namun jika sebaliknya, ia akan menjadi pejabat yang rakus dan haus materi bahkan kinerjanya ber orientasi kepada duit alias uang paket.

Kinerja dalam pelayanan oleh BPN yang sering kali termuat dalam pemberitaan rupanya belum cukup dijadikan untuk koreksi, bahkan terkesan Pejabat terkait maupun Kanwil BPN provinsi Banten diduga meng amini kinerja yang demikian.
Seperti halnya dialami oleh salah satu pemohon yang tidak bersedia disebut namanya “HM” kami daftarkan permohonan Roya untuk dibuatkan surat perintah setornya ( SPS) dari tanggal 15 Maret 2019 namun hingga hari ini (Rabu 11/12/2019 ) belum dibuat oleh BPN, ketika kami tanyakan alasan yang kami dengar dari petugasnya bahwa buku tanah belum ditemukan, padahal sudah sangat lama, kami sangat kecewa, kami sengaja datang dari jauh-jauh” pungkasnya kepada awak Media.

Sehubungan hal itu, wartawan detikperistiwa konfirmasi melalui seluler kepada Kaur Umum BPN tangsel” Kusmayadi” namun beliau belum dapat menjelaskan penyebab lambatnya proses permohonan dimaksud.

Ditempat terpisah, terkait buruknya kinerja BPN Tangsel, MEMORYS LA IA, SH.,MH.( Ketua Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Daerah Banten, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia) menanggapi hal itu, ” Pejabat maupun ASN di instansi Pemerintah khususnya BPN harus mengedepankan Pelayanan yang Profesional tidak boleh ber orientasi pada materi apalagi pungli, atau intervensi kepada pejabat lain yang berhubungan dengan BPN misalnya Notaris atau masyatakat lainnya” terangnya kepada awak media.

“Meminta kepada masyarakat untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika ada temuan pelanggaran yang bersifat pungli yang dilakukan oknum, sesuai amanat PP Nomor 43tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,” tegasnya

Sopiyan

Bagikan:
banner 468x60
banner 468x60
banner 468x60

No Responses

Leave a Reply