Belasan Tahun Jalan Bojong Lopang-Cimerang Sukabumi Rusak Parah, Warga Tuding Pemerintah Kurang Peduli

Sukabumi,-Selama belasan tahun jalan raya Bojong Lopang-Cimerang Jampang Tengah alami kerusakan yang cukup parah, sampai saat ini jalan tersebut tidak tersentuh oleh pemerintah kabupaten sukabumi maupun pemerintah provinsi Jawa Barat untuk di perbaiki secara signifikan.

Jalan rusak ini berada di kecamatan Jampang Tengah kabupaten Sukabumi yang masuk di tiga desa yakni, Desa Panumbangan, Desa Bojong tipar, dan Desa Cijulang, kerusakan jalan tersebut diperkirakan mencapai 4 Kilometer.

Dede salah satu warga sekitar merasa prihatin terhadap sikap pemerintah kabupaten Sukabumi yang menurutnya kurang peka terhadap fasilitas wilayah, sebab jalan Bojong Lopang-Cimerang mengalami kerusakan yang cukup lama, hampir 15 tahun jalan rusak tanpa ada penerangan jalan umum (PJU), tentu ini sangat membahayakan pengguna jalan dan bisa mengundang aksi kriminalitas, kata dede kepada kejarinfo.“Kamis 26/3/2026

Kami selaku masyarakat kecamatan Jampang Tengah kabupaten Sukabumi merasa malu memiliki jalan rusak seperti ini, sedangkan masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak tiap tahun baik pajak kendaraan bermotor maupun pajak Bumi dan Bangunan, namun fasilitas yang disuguhkan pemerintah daerah malah seperti ini, apa harus menunggu viral baru diperbaiki“ Keuheul kana hate” ucap Dede menggunakan bahasa Sunda.

Perlu diketahui jalan Bojong Lopang-Cimerang cukup aktif dilintasi masyarakat, baik oleh pengguna jalan umum maupun para petani yang membawa hasil pertanian, dikarenakan jalan yang rusak barang bawaan sering terjatuh, bahkan tidak sedikit kendaraan mengalami kerusakan di bagian mesin akibat mentok kebebatuan. “Ungkapnya

Hal senada disampaikan aktifis lingkungan Wildan Ginanjar.,SH, sudah seharusnya jalan di Jawa Barat Bagus, karena itu sesuai dengan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat yang cukup besar, maka tidak sepatutnya jika masih ada jalan yang jelek.“Katanya

Apalagi jalan tersebut sudah cukup lama mengalami kerusakan, kata Wildan kewajiban masyarakat adalah membayar pajak begitu juga sebaliknya kewajiban pemerintah harus bisa menyuguhkan fasilitas yang baik dan laik fungsi untuk dinikmati masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Saya selaku aktifis lingkungan meminta agar Bupati Sukabumi turun langsung kelapangan untuk memberikan solusi nyata dan mengutamakan pada pembangunan skala prioritas bukan sekadar kunjungan seremonial.

Sampai hari ini masih banyak warga mempertanyakan kepada dirinya terkait kejelasan perbaikan jalan tersebut, “kapan pak jalan ini akan diperbaiki tanya warga, Saya bingung untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena saya bukan pemerintah jelasnya.

Masa sih saya harus kembali turun kejalan untuk melakukan aksi seperti dulu, yang dimana kala itu pemerintah daerah baru bergerak ketika adanya pergerakan massa.“ungkap Wildan.

Red