Ketua HMB M.Fahri Minta Pj Gubernur Banten Segera Lakukan Reformasi Birokrasi

SERANG-Terhitung sejak 12 Mei dilantiknya AL Muktabar menjadi Pj Gubernur Banten hingga menuju 100 hari kerja, Himpunan Mahasiswa Banten menilai belum ada kebijakan strategis yang jelas, terutama dalam bidang pendidikan dan formasi pejabat birokrasi di Provinsi Banten.

Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Fahri, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta dalam keterangan nya kepada kejarinfo.com

Terkait kekisruhan PPDB Banten 2022 dengan banyaknya dugaan pungli di setiap sekolah negeri di Banten.

“Saya sedikit banyaknya mengikuti proses PPDB di Banten, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Sering ditemukan hal-hal yang membuat gaduh, misalnya laporan dugaan pungli masuk SMA negeri, hal seperti ini, tentu harus disikapi dengan tegas, mengingat pendidikan adalah proses penting yang harus dimiliki setiap orang, dengan ini pendidikan di Banten harus dipermudah,” ujar Fahri

Fahri juga meminta Pj Gubernur Banten, Al Muktabar supaya segera melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Provinsi Banten sebagai upaya penyegaran kembali.”katanya

“Saran saya pak Pj Gubernur segera melakukan reformasi birokrasi di lingkngan Provinsi Banten sebagai upaya penyegaran Kembali tenaga OPD di Provinsi Banten. Semoga dengan adanya reformasi birokrasi kinerja setiap OPD bisa lebih nyata untuk pembangunan Banten.”menurutnya

Fahri berharap dalam proses reformasi birokrasi di lingkungan Provinsi Banten harus bersih dari dugaan jual beli jabatan, tentunya ini bukan lagi rahasia umum dugaan jual beli jabatan terjadi di proses rotasi dan mutasi jabatan. Ia juga meminta supaya Pj Gubernur Banten professional dalam melakukan mutasi dan rotasi jabatan, tentu berdasarkan profesionalisme, potensi, dan track record.

“Saya berharap Pak Al Muktabar selaku PJ Gubernur Banten bisa professional dalam melakukan mutase dan rotasi jabatan. Jangan sampai ada Tindakan jual beli jabatan di Provinsi Banten. Saran berharap ada penyegaran Kembali tenaga pegawai di setiap OPD Provinsi Banten,” tambah Fahri

Selain itu, Akademisi Unsera, Ahmad Sururi menyampaikan kebijakan Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten selama 100 hari belum memiliki kebijakan yang komprehensif sebagai mandatori presiden.

“ini baru 100 hari Pj Gubernur ya, kalua secara objektif visi misi turunan dari presiden karena mandatori, saya belum melihat secara komprehensif aksi rencana kerja di lapangan belum terlihat,” Tambahnya

Ams

Pos terkait