Joko S Wabiyager, Pembangunan Kawasan Perbatasan Membutuhkan Semua Stakeholder

KEEROM (PAPUA) KEJARINFO COM,, Tugas Badan Pengelolah Kawasan Perbatasan adalah, bagaimana kita mengkordinir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mempercepat Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Keerom, untuk itu Badan Kawasan Perbatasan sudah mengambil langkah langka kongrit yang bisa di rasakan langsung oleh masyarakat. Demikian Kepada Badan pengelolah Kawasan Perbatasan Kabupaten Keerom Joko Wabiyager kepada Kejarinfo di ruang kerjanya (3/9/2021).

Di katakan, Untuk mengiringi program 100 hari kerja Bupati Keerom (Piter Gusbager, S. Hut, Mup), Badan Pengelolah Kawasan Perbatasan Kabupaten Keerom, sudah. melouncing kartu pas lintas batas, kemudian louncing juga pengoperasian Pos terpadu cekies castom karantina dan Imigrasi di Skofro. Kalo bicara tentang Perbatasan itu kronilogisnya kalah dari daerah yang tertinggal, terbelakang dan kawan kawan sehingga kami punya komitmen yang serius guna mempercepat Pembagunan Kawasan Perbatasan.

Kata dia, Melalui arah Pengembangan Wilayah Perbatasan Negara, di harapkan kedepan dapat merealisasikan percepatan Pembangunan. Dengan demikian, tanggal 22 itu kami sudah mengambil langkah langkah teknis, yaitu mengadakan Rapat Kordinasi (Rakor) dengan 20 Kementrian yang juga adalah Anggota Badan Nasional Pengelolah Perbatasan (BNPP) di Jakarta, untuk itu kami membawa 15 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurut Joko S Wabiyager, Tujuan Badan Kawasan Perbatasan dan 15 SKPD ke Jakarta orientasinya bagaimana membangun kordinasi baik dengan teman teman Kemetrian sehingga terbentuknya sinergitas antara SKPD, karena bicara pembangunan di perbatasan tidak hanya di bicarakan oleh Badan kawasan Perbatasan. Semua SKPD mulai dari PU hingga berbagai instansi memiliki hak yang sama dalam pembangunan Kawasan Perbatasan..

Lebih jauh Joko S Wabiyager mengatakan, hasil kordinasi dan loby dengan kementrian di Jakarta kami telah mengantongi biaya bantuan biaya sebesar 20 Milyar, untuk pembagunan beberapa ruas jalan di wilayah I. Pembangunan kawasan perbatasan harus ada sinergitas SKPD apalagi persiapan pembentukan pos Lintas Batas nasional di tahun 2024 di Distrik Waris. syukur kami juga masuk dalam kategori Dinas terbaik dalam Pengelolahan Perbatasan.

Kami juga sangat membutuhkan dukungan dari semua Stakeholder, agar pembangunan kawasan perbatasan ini dapat terlaksana sesuai harapan Masyarakat..Tuturnya. (NAB)