GERUK Mendesak Kanwil BPN Provinsi Banten Reforma Agraria Untuk Lebih Transparan dan Tepat Sasaran

kerjarinfo.com-Gerakan Untuk Keadilan yang disingkat GERUK yang terdiri dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat diantaranya LSM Badan Elemen Tataran Rakyat (BENTAR), LSM Abdi Gema Perak, dan Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia; melakukan audiensi dengan Kanwil BPN Provinsi Banten terkait persoalan konflik agraria di wilayah-wilayah perkebunan swasta negara diantaranya konflik pembaharuan HGU PT. The Bantam & Prenger Rubber yang dianggap berlarut-larut.

Audiensi dari gabungan LSM diterima langsung oleh Rudi Rubijaya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Banten didampingi para kasubag; pada hari Senin (22/08/2022) sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Para Lembaga menyampaikan maksud dan tujuan audiensi yang difokuskan terkait polemik konflik reforma agraria di Kabupaten Lebak. “Konflik pemegang HGU dengan masyarakat terjadi diantaranya mempersoalkan penguasaan tanah; dimana adanya penolakan masyarakat khusunya yang terjadi dan dialami oleh PT. The Bantam & Prenger Rubber yang sedang dalam proses perpanjangan dan/atau pembaharuan. Konflik mulai meruncing ketika ada anggapan masyarakat bahwa saat jangka waktu HGU telah berakhir, pengelolaan tanah bekas HGU diserahkan kepada masyarakat” papar Ahmad Yani Ketua Umum LSM BENTAR.

Ahmad Yani menambahkan bahwa kondisi saat itu, kami pun menduga ada pihak-pihak oknum yang memanfaatkan situasi konflik; sampai terjadi adanya perubahan peta rincik lahan HGU tersebut bahkan sampai terbit SPPT PBB atas nama warga; persitiwa ini pun disinyalir ada keterlibatan oknum para pihak. Kami menduga bahwa konflik terjadi sampai saat ini; tidak lepas dari praktek-praktek para mafia tanah. Semestinya pihak BPN dalam hal ini Kanwil BPN Provinsi Banten bersikap tegas dan netral atau tidak memihak.

Hal senada disampaikan oleh perwakilan LSM Abdi Gema Perak bahwa “Kami sangat apresiasi dan sangat mendukung penuh adanya reforma agraria; dimana dalam hal ini Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria; peraturan tersebut dibuat dalam rangka mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Reforma agraria merupakan penataan kembali strktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset, dan disertai dengan penataan askes untuk kemakmuran rakyat” ungkap Solihin.

Saat ini Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Banten sudah terbentuk; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Rudi Rubijaya yang menyampaikan, “Reforma Agraria merupakan salah satu cara atau solusi keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran rakyat,” ujar Rudi.

“Bahkan melalui Reforma Agraria dapat memperkuat ketahanan pangan dari sektor pertanian dan merupakan upaya dalam mewujudkan keadilan dan kedaulatan pangan,” ujarnya.
Rencana program Reforma Agraria di Provinsi Banten lanjut Rudi, mencakup redistribusi tanah, penyelesaian permasalahan pertanahan, dan penataan akses serta kegiatan lain pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan.

Rudi meminta masukan dari seluruh pihak sehingga diharapkan kendala dan permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik, juga dapat menghasilkan program yang dapat memberikan dampak positif untuk masyarakat. Kami pun berharap para lembaga atau stakeholders khusunya rekan-rekan peserta audiensi terus berpartisipasi dan membantu kami; dan turut memantau kondisi di lapangan khsuusnya di area perkebunan; karna berdasarkan laporan sebagian masyarakat sudah banyak menguasai lahan perkebunan tersebut; namun kami akan terus kaji dan cek sesuai kondisi objek di lapangan.

Kami akui bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan damai terkait konflik HGU di Kabupaten Lebak khususnya HGU atas nama PT. The Bantam & Prenger Rubber; namun kami akan terus berupaya menyelesaikan dan bersikap netral” ungkap Rudi Rubijaya.

Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia sebelum berakhir audiensi; menegaskan bahwa kami ingin klarifikasi dan mendesak pihak-pihak terkait diantaranya Pertama, Konflik reforma agraria; khususnya konflik pembaharuan HGU atas nama PT. The Bantam & Prenger Rubber; untuk lebih cermat, lebih teliti, dan lebih bijak dan selalu mengedepankan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; jangn sampai ditunggangi oleh oknum para pihak yang berdalih selalu untuk kepentingan “masyarakat”; masyarakat yang mana ??; karena fakta dari rentetan setiap peristiwa yang terjadi; bukan murni pelaku utama masyarakat; melainkan mengatasnamakan masyarakat; Kedua, Kami sangat mendukung penuh bahkan apresiasi yang setinggi-tinggi nya adanya Kebijakan reforma Agraria saat ini yang sudah dilaksanakan maupun sedang dilaksanakan; kami pun berharap dan mendesak untuk adanya prinsip transfaran dan harus tepat sasaran khususnya dalam tahap redistribusi tanah; Ketiga, Kami mendesak pihak pemerintah pusat untuk mengambil alih kebijakan khususnya dalam penyelesaian konflik reforma agraria di Kabupaten Lebak; karena kami menilai sudah tidak sehat yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Banten; dan Keempat, Kami berharap praktek-praktek mafia tanah yang terjadi di Banten khusunya di Kabupaten Lebak agar segera di usut tuntas dan ditindak secara tegas” ujar Toni Hermansyah.

HH

Pos terkait